Sampai dengan 16 Desember 2014 Penerimaan Pajak Rokok Rp. 1,919 trilyun Hotline pengaduan atas permasalahan dan kendala pembayaran pajak rokok : (021)52903801 ext. 201-208    -   Sampai Tanggal 16 Desember 2014 realisasi penerimaan Cukai sebesar 24,680 trilyun atau 89,12% dari target tahunan   -   Selamat datang di Website Resmi KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus   -   
Prosedur Permohonan NPPBKC Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Dasar Hukum

  1. Pasal 14 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol.

Dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki NPPBKC Minuman Mengandung Etil Alkohol :

  1. Orang yang membuat MMEA yang diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan apabila:
  • Dibuat oleh rakyat Indonesia
  • Pembuatannya dilakukan secara sederhana dengan menggunakan peralatan sederhana yang lazim digunakan oleh rakyat Indonesia
  • Produksinya tidak melebihi 25 (dua puluh lima) liter setiap hari
  • Tidak dikemas dalam kemasan penjualan eceran
  1. Orang yang mengimpor MMEA yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Cukai.
  2. Pengusaha TPE dengan kadar MMEA paling tinggi 5% (lima persen)

Untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol wajib memenuhi 2 syarat yaitu :

1. Syarat Fisik

  1. Tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian bangunan yang dimintakan izin (dikecualikan bagi TPE yang berada di kawasan perdagangan, hotel atau tempat hiburan).
  2. Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum.
  3. Untuk pabrik memiliki luas bangunan paling sedikit 300 (tiga ratus) meter persegi sedangkan penyalur memiliki luas bangunan paling sedikit 100 (seratus) meter persegi.
  4. Memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat dan pekarangan yang termasuk bagian dari bangunan yang dimintakan izin.
  5. Memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang dipakai untuk membuat etil alkohol (bagi pabrik).
  6. Memiliki bangunan, ruangan, tempat dan tangki atau wadah lainnya untuk menimbun MMEA yang selesai dibuat (bagi pabrik).
  7. Memiliki bangunan, ruangan, tempat dan tangki atau wadah lainnya untuk menimbun MMEA yang cukainya sudah dibayar atau dilunasi/MMEA Impor.
  8. Memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong (bagi pabrik).
  9. Memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk kegiatan produksi dan penimbunan bahan baku atau bahan penolong (bagi pabrik).
  10. Memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan (bagi pabrik).
  11. Memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.
  12. Untuk lokasi tempat usaha bagi importir, penyalur dan TPE MMEA memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah atau rumah sakit.

2. Syarat Administrasi

Tahap Pertama 

Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada KPPBC Madya Cukai Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha dengan melampirkan :

a. Salinan/fotocopy SIUP-MB ( hanya menjadi persyaratan bagi pengusaha pabrik, importir, penyalur dan TPE MMEA dengan kadar etil alkohol di atas 5% sedangkan pengusaha pabrik, importir, penyalur dan TPE MMEA dengan kadar etil alkohol di sampai dengan 5% cukup dengan melampirkan SIUP ).

b. Salinan/fotocopy izin usaha industri atau tanda daftar industri kecuali untuk penyalur dan pengusaha TPE.

c.  Gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha.

d.  Salinan/fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).

e.  Salinan/fotocopy izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan UU mengenai gangguan.

Tahap Kedua 

Atas permohonan yang diajukan, pejabat Bea dan Cukai melakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran :

a.  Data pemohon sebagai penanggung jawab.

b.  Data dalam lampiran permohonan

Atas pelaksanaan wawancara tersebut pejabat Bea dan Cukai membuat Berita Acara Wawancara (BAW) yang ditandatangani kedua belah pihak.

Tahap Ketiga

Setelah pelaksanaan wawancara dilakukan, pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lokasi, Bangunan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permohonan pemeriksaan lokasi pabrik diterima.

Dokumen BAP yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan NPPBKC memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pemohon tidak mengajukan permohonan NPPBKC maka seluruh tahapan yang telah dilalui dianggap gugur.

Tahap Keempat

Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pelaksanaan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha oleh pejabat Bea dan Cukai pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p Kepala KPPBC Madya Cukai Kudus dengan menggunakan Formulir PMCK-6 dengan dilampiri :

  1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lokasi, Bangunan atau Tempat Usaha
  2. Salinan/fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan harus menyertakan surat perjanjian sewa menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
  3. Salinan/fotocopy izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan UU mengenai gangguan (HO).
  4. Salinan/fotocopy izin usaha industri atau tanda daftar industri (khusus pengusaha pabrik).
  5. Salinan/fotocopy izin usaha perdagangan (SIUP).
  6. Salinan/fotocopy izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kesehatan.
  7. Salinan/fotocopy izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang tenaga kerja.
  8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia apabila pemohon merupakan orang pribadi.
  10. Kartu Pengenal Diri apabila pemohon merupakan orang pribadi.
  11. Akte pendirian usaha apabila pemohon merupakan badan hukum.
  12. Surat pernyataan bermaterai bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama pabrik atau importir yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC.

Apabila pemohon adalah importir, selain memenuhi syarat di atas wajib melampirkan :

  1. Salinan/fotocopy izin sebagai importir.
  2. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
  3. Surat penunjukan sebagai agen penjualan dari produsen hasil tembakau yang diimpor.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap Kepala KPPBC Madya Cukai Kudus atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau menolak permohonan untuk mendapatkan NPPBKC.

Pengusaha pabrik, importir atau penyalur yang telah mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60 cm dan panjang paling kecil 120 meter.

Pengusaha TPE yang mendapatkan NPPBKC harus memasang tanda berupa stiker yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada bagian depan bangunan yang dibaca dan tampak jelas.

Login Area
Layanan Informasi OnLine
Facebook Like
Statistik
Anda Pengunjung Ke-19647
Hari Ini15
Kemarin49
Bulan Ini2057
Total19647
IP Anda54.145.182.50